Nomor: [Nomor Surat Resmi Keputusan Setwan]
“DENGAN INI, KAMI PIMPINAN DAN SELURUH PERANGKAT PEGAWAI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA/PROVINSI [NAMA DAERAH], MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN.
KAMI BERKOMITMEN UNTUK MEMBERIKAN PELAYANAN YANG CEPAT, MUDAH, TRANSPARAN, ADIL, DAN AKUNTABEL. APABILA KAMI TIDAK MENEPATI JANJI INI, KAMI SIAP MENERIMA EVALUASI, KRITIK, SARAN, SERTA SANKSI SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.”
RUANG LINGKUP STANDAR PELAYANAN UTAMA
Sebagai perwujudan maklumat di atas, Sekretariat DPRD wajib memfasilitasi dan menyediakan jenis layanan publik berikut:
- Pelayanan Aspirasi dan Pengaduan Masyarakat: Menampung, mencatat, dan meneruskan aduan/aspirasi warga kepada komisi atau alat kelengkapan dewan (AKD) terkait.
- Fasilitasi Audiensi / Rapat Dengar Pendapat (RDP): Menyediakan ruang dan menjadwalkan pertemuan tatap muka antara perwakilan masyarakat dengan Anggota DPRD.
- Pelayanan Informasi Publik (PPID): Menyediakan dokumen publik, produk hukum daerah (Perda), dan risalah rapat DPRD melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.
- Fasilitasi Kunjungan Kerja / Studi Banding: Melayani penerimaan tamu dinas dari lembaga/DPRD kabupaten/kota lain.
MAKLUMAT INTEGRITAS & ANTI GRATIFIKASI
- Seluruh pelayanan publik di lingkungan Sekretariat DPRD dilaksanakan tanpa dipungut biaya (Rp. 0,- / Gratis) kecuali diatur oleh perda retribusi resmi.
- Petugas berkomitmen menolak segala bentuk pemberian (gratifikasi), uang pelicin, korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
SALURAN PENGADUAN LAYANAN
Apabila pelayanan yang Anda terima tidak sesuai dengan maklumat ini, Anda dapat melaporkannya melalui:
- Kotak Saran: Tersedia di lobi utama Kantor DPRD
- WhatsApp Pengaduan: [Masukkan Nomor WA]
- Email Resmi: [Masukkan Email Setwan]
- Platform SP4N-LAPOR!: lapor.go.id
(Ditetapkan di: [Nama Kota/Kabupaten/Provinsi])
Pada tanggal: [Hari / Bulan / 2026]
SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN/KOTA/PROVINSI [NAMA DAERAH]
(Tanda Tangan & Cap Dinas)
[NAMA SEKRETARIS DPRD]
[Pangkat / Golongan]
NIP. [Nomor Induk Pegawai]